PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dan para sekutu politiknya dilaporkan tengah mendiskusikan langkah untuk mendorong anggota parlemen meloloskan resolusi yang bertujuan membatalkan (voiding) dua kali pemakzulan yang dialaminya pada masa jabatan pertama. Upaya ini dipandang sebagai langkah simbolis untuk memperbaiki citra dan warisan kepresidenannya.
Resolusi tersebut akan memungkinkan Trump mengeklaim kemenangan moral atas isu yang terus membayanginya sejak periode pertama. Meski demikian, para ahli hukum menyatakan bahwa langkah ini memiliki signifikansi hukum yang sangat kecil. Konstitusi Amerika Serikat tidak menyediakan prosedur resmi untuk membatalkan proses pemakzulan yang telah selesai.
“Ini harus dilakukan karena saya tidak melakukan kesalahan apa pun,” ujar Trump dalam wawancara telepon dengan The Wall Street Journal minggu ini. Ia menyebut proses pemakzulannya sebagai pengaturan yang curang (rigged deal).
Perdebatan di Internal Partai Republik
Upaya untuk menghapus catatan pemakzulan tahun 2019 dan 2021 ini berisiko membuka kembali perdebatan mengenai perilaku masa lalu Trump di kantor kepresidenan. Hal ini memaksa anggota parlemen dari Partai Republik (GOP) untuk kembali membahas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan Kongres, hingga penghasutan pemberontakan.
Di sisi lain, Partai Republik saat ini tengah berjuang mempertahankan mayoritas mereka di DPR (House of Representatives) menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Banyak anggota partai yang lebih memilih fokus pada isu ekonomi dan biaya hidup tinggi yang menjadi perhatian utama para pemilih.
Ketua DPR AS, Mike Johnson, mengonfirmasi bahwa dirinya mendiskusikan resolusi ini dengan Trump dan sejumlah pakar hukum konservatif, termasuk Alan Dershowitz. “Semakin banyak bukti yang keluar, semakin kita tahu bahwa itu adalah pemakzulan palsu (sham impeachments),” kata Johnson.
- Desember 2019: DPR yang dipimpin Demokrat menyetujui pasal pemakzulan terkait upaya Trump menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden.
- Januari 2021: DPR meloloskan pasal pemakzulan atas tuduhan penghasutan pemberontakan terkait kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari.
- Dalam kedua kasus tersebut, Senat akhirnya membebaskan (acquitted) Trump.
Tantangan Konstitusional
Meskipun resolusi yang diperkenalkan oleh anggota DPR Darrell Issa menarik 23 sponsor pendamping, efektivitasnya tetap diragukan. Michael Gerhardt, profesor hukum di University of North Carolina, menyebut ide tersebut absurd.
“Itu sudah tercatat dalam buku sejarah. Secara historis, tidak ada yang menganggap Kongres memiliki kekuatan ini, karena memang Kongres tidak memilikinya,” tegas Gerhardt. Menurutnya, persidangan pemakzulan adalah peristiwa yang sudah final dan tertutup.
Langkah pembersihan rekam jejak ini sejalan dengan kampanye hukum Trump yang lebih luas, termasuk upaya pengacaranya untuk membatalkan hukuman pidana terkait pemalsuan catatan bisnis dan putusan perdata yang tidak menguntungkan lainnya.
Hingga saat ini, Trump dilaporkan tidak secara aktif mendesak pemungutan suara dilakukan sebelum pemilu paruh waktu. Namun, wacana ini tetap menjadi agenda prioritas bagi faksi loyalisnya di Capitol Hill guna memastikan narasi sejarah yang lebih menguntungkan bagi sang presiden. (I-2)
About the Author
